Sekitar
300 massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Batam,
BEM-SI Kerakyatan, serta Cipayung Plus akan menggelar aksi demonstrasi pada
Senin (1/9) siang. Massa akan turun ke dua lokasi sekaligus, yakni Gedung DPRD
Kota Batam dan Polda Kepulauan Riau (Kepri), mulai pukul 13.00 WIB.
Aksi tersebut dilakukan sebagai
respons atas situasi dan kondisi bangsa yang dinilai tidak baik-baik saja.
Mereka menyebut aksi ini juga menjadi wujud solidaritas mahasiswa Batam
terhadap berbagai persoalan nasional.
Koordinator aksi sekaligus
Koordinator Wilayah Sumbagut BEM-SI Kerakyatan, Muryadi Agus Priawan,
membenarkan rencana tersebut.
“Benar,
kami akan turun di dua titik, di DPRD Kota Batam dan Polda Kepri,” ujarnya
kepada Batam Pos, Minggu (31/8).
Mahasiswa membawa tujuh tuntutan utama.
Pertama, menolak kenaikan tunjangan anggota DPR. Kedua, mendorong reformasi di
tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ketiga, menuntut penyelesaian
hukum yang adil terkait kasus korban ojek online. Keempat, mendesak penghapusan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan masyarakat.
Tuntutan berikutnya, mahasiswa
menekankan pentingnya pembebasan massa aksi yang ditahan di berbagai daerah di
Indonesia. Mereka juga meminta transparansi dalam pembentukan serta pembahasan
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dianggap cacat formil.
Sementara itu, Polda Kepri
memastikan sudah menerima informasi terkait aksi tersebut. Humas Polda Kepri,
Suwitnyo, menyebut pihak kepolisian akan melakukan pengamanan.
“Untuk hari ini memang ada
adek-adek mahasiswa yang turun aksi,” katanya saat dihubungi Batam Pos.
No comments:
Post a Comment